KPK: Digitalisasi Pelabuhan Indonesia, Korupsi Terkikis

siarnews.com – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus gencar mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia melalui digitalisasi. Upaya ini bertujuan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi layanan pelabuhan. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, KPK telah berhasil menerapkan digitalisasi di 246 pelabuhan, termasuk 46 pelabuhan utama yang menjadi tulang punggung ekspor dan impor nasional.

Dampak Signifikan Digitalisasi

Digitalisasi pelabuhan telah membawa perubahan besar dalam layanan pelabuhan di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di lebih dari 2000 terminal telah mempercepat proses layanan dan mengurangi biaya logistik secara signifikan.

“Proses layanan pelabuhan menjadi lebih cepat dan lebih murah,” ujar Pahala Nainggolan dalam Diskusi Media terkait upaya perbaikan tata kelola pelabuhan yang dilakukan oleh STRANAS PK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, digitalisasi juga telah diterapkan di enam pelabuhan udara utama di Indonesia, yang mencakup 96 persen kegiatan ekspor dan impor nasional. Hal ini berdampak pada penurunan biaya logistik nasional dari 24 persen menjadi 14,29 persen, berdasarkan riset Bappenas.

Waktu layanan barang yang sebelumnya memakan waktu dua minggu, kini rata-rata hanya 20,8 jam. Efisiensi juga terjadi pada biaya penanganan kargo di pelabuhan sebesar 46,1 persen, layanan kapal sebesar 21,6 persen, dan biaya layanan kapal sebesar 45,5 persen.

Kolaborasi Lintas Sektor

Keberhasilan digitalisasi pelabuhan tidak lepas dari kolaborasi antara 18 kementerian dan lembaga (K/L), termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan KPK. Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), Oza Olavia, menjelaskan bahwa LNSW berperan penting dalam mengintegrasikan sistem antar K/L terkait proses ekspor, impor, dan logistik.

“Kita memang mencoba memperbaiki tata kelola di pelabuhan dengan melakukan integrasi sistem 18 K/L yang memiliki kewenangan di pelabuhan tanpa mengurangi kewenangan tersebut,” ujar Oza.

1 2 »