MANOKWARI, Siarnews.com—– Sejumlah Pegawai Honorer Daerah (Honda) Papua Barat menggelar aksi pemasangan pamflet di beberapa sudut Kantor Badan Kepegawaian Daerah BKD yang berada di eks Kantor Gubernur Jalan Siliwangi Selasa (24/10/2017).
Juru Biacara Aliansi Honorer Anti KKN David Rumbiak menjelaskan, meminta agar Badan Kepegawaian Daerah harus transparan terhadap informasi dan data tentang nasib mereka.
” Kami 8 Agustus lalu,kami beberapa tenaga honda yang hendak mengecek data-data mereka malah di ancam oleh oknum yang di tunjuk sebagai Tim Kerja Honorer,”kata David kepada wartawan, Selesa (24/10/2017).
Menurutnya, sebab dari BKD sendiri tidak ada transparansi terhadap Data 1.283 tenaga honorer Papua Barat tidak di sampaikan secara terbuka padahal data terkait formasi umum dan KI dan KII harusnya dibuka agar diketahui.
“Tidak hanya itu informasi tentang validasi data tetapi nama-nama tidak pernah umumkan, namun bagaimana kita mau urus kekurangan berkas yang hendak di lengkapi,”katanya.
Ia menuturkan, hingga saat ini belum ada, penjelasan terkait surat verifikasi data oleh BKD dan BPKP pada bulan Juni 2017 yang lalu. Pada waktu itu sempat mengatakan hal tersebut kepada BPKP namun belum juga mendapat surat tersebut.
Ia menjelaskan, dimana kita menanyakan hal itu ke BPKP sebab mereka melakukan validasi dari sisi keuangan namun lagi-lagi belum diberikan informasi.
“Namun sesuai jadwal nasional dari Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pembukaan formasi khusus itu semestinya pada 1 Agustus 2017 lalu,”ujarnya.
Ia mengakui, tenaga Honor bingung mau akses informasi ke siapa, dimana kita datang ke BKD mereka bilang yang kerja di hotel sana. Kami menilai bahwa seolah-olah kita di pimpong oleh mereka.
“kami tenaga Honorer Provinsi berharap masalah ini di tangani langsung oleh BKD yang merupakan instansi resmi jangan lagi di serahkan ke pihak-pihak yang tidak jelas,”kata dia.
Dikatakan, Pemerintah pusat sudah memberikan formasi khusus bagi Papua Barat namun hanya Pemerintah Daerah yang hingga saat ini membuat runyam masalah hal ini di khawatirkan akan melewati Tahun 2017 lagi.
“Kami inginkan pihak berwenang menangani tenaga honorer ini menampilkan nama-nama agar bisa diketahui siapa saja yang lolos dan siapa yang tidak lolos “ungkapnya.
Masa Tenaga Honor Daerah saat melakukan pemasangan pamflet di kantor BKD Papua Barat mereka kemudian meninggalkan Kantor tersebut dengan tertib (KBR)
